Kumpulan Peraturan Terkait Diknas 

1. 053/P/2012: Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
2. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01,  Lampiran 02). (situs asli)
3. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (situs asli)
4. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
5. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
6. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB,Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
8. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009) (mirror)
9. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
10. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
11. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
12. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (situs asli)
13. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
14. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
15. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
16. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (situs asli)
17. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
18. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (situs asli) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
19. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli)
20. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
21. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
22. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
23. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
24. 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
25. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
26. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
27. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
28. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (situs asli)
29. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
30. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
31. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
32. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
33. 442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (situs asli)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. 42 Tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (situs asli)
2. 41 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (situs asli)
3. 40 Tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi. (situs asli)
4. 37 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. (situs asli)
5. 36 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan gedung/kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. (situs asli)
6. 33 Tahun 2012: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
7. 32 Tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (situs asli)
8. 31 Tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (situs asli dan Lampirannya)
9. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Panduan PJJ Tahun 2011)
10. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud, lengkap dengan lampirannya.
11. 14 Tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012 (situs asli: Juknis )
12. 13 tahun 2012 tentang Pemberian kuasa dan delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan administrasi kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud
13. 10 Tahun 2012: Wajib lapor harta kekayaan beserta lampirannya (Daftar Pejabat Eselon II, II, Unit Pelaksanaan Teknis, Perguruan Tinggi, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat lain di lingkungan Kemdiknas yang wajib lapor harta kekayaan)
14. 8 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri (situs asli).
15. 7 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia (situs asli).
16. 05 Tahun 2012: Sertifikasi Guru dalam Jabatan (situs asli)
17. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
18. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010) (situs asli)
19. 50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud
20. 48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
21. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas No. 16 Tahun 2009)
22. 44 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
23. 38 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)
24. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli). Peraturan ini membatalkan Permendiknas no 68 Tahun 2009 dan 67 Tahun 2009.
25. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (situs asli)
26. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (situs asli)
27. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
28. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
29. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
30. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (situs aslidan lampirannya)
31. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
32. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (situs asli)
33. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (situs asli)
34. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
35. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
36. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (situs asli)
37. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
38. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (situs asli)
39. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
40. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (situs asli)
41. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (situs asli)
42. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
43. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan (situs asli)
44. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
45. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
46. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (situs asli)
47. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
48. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
49. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
50. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli). Versi scan (situs asli). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
51. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
52. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
53. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
54. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional (situs asli)
55. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
56. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
57. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)
58. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (situs asli)
59. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus (situs asli)
60. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (situs asli)
61. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
62. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II,Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
63. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
64. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
65. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (situs asli)
66. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (situs asli)
67. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (situs asli)
68. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dibatalkan oleh Permendiknas No. 47 Tahun 2011)
69. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (situs asli)
70. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (situs asli)
71. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
72. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
73. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi (situs asli)
74. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (situs asli)
75. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)
76. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (situs asli)
77. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi (situs asli)
78. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
79. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
80. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (situs asli)
81. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
82. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
83. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
84. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
85. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
86. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
87. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (situs asli)
88. 02 Tahun 2008: Buku (situs asli)
89. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah (situs asli)
90. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
91. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
92. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
93. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
94. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (situs asli)
95. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
96. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
97. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
98. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
99. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
100. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (situs asli)
101. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (situs asli)
102. 42 Tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas (situs asli)
103. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin (situs asli)
104. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
105. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
106. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (situs asli)
107. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
108. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
109. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis (situs asli)
110. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia (situs asli)
111. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja (situs asli)
112. 2 tahun 2006 : tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Depdiknas
113. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
114. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
115. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
116. 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi (situs asli)