|
A. Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural telah ditentukan syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural antara lain, serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah pangkat yang dipersyaratkan. Apabila dilingkungan Instansi tersebut Lanjutkan Membaca Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Sejak bulan Juni 2010 Direktorat Akademik telah meluncurkan suatu sistem baru, yaitu pendaftaran ijazah luar negeri secara online. Sistem ini dikembangkan agar waktu yang diperlukan untuk melakukan proses (pendaftaran) penyetaraan dapat lebih singkat, karena lulusan luar negeri dapat melakukan pendaftaraan dimana saja melalui internet. Dalam sistem ini verifikasi dokumen fisik tetap dilakukan seperti Lanjutkan Membaca Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Lanjutkan Membaca Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS Rumpun Bidang Ilmu Kode Rumpun Level 100 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) 1 110 ILMU IPA 2 111 Fisika 3 112 Kimia 3 113 Biologi (dan Bioteknologi Umum) 3 114 Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum 3 120 MATEMATIKA 2 121 Matematika 3 122 Statistik 3 123 Ilmu Komputer 3 124 Bidang Matematika Lanjutkan Membaca Kode dan Rumpun Bidang Ilmu DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 Peraturan Kepala Lanjutkan Membaca Pembinaan PNS Dosen yang Diperbantukan di luar Instansi Kemdikbud Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan bertanggungjawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan PNS sebagaimana tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Lanjutkan Membaca Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS |